Pages

Banner 468 x 60px

 

Sabtu, 05 Mei 2012

amandemen terhadap UUD 1945

0 komentar

Di Indonesia sudah empat kali mengadakan amandemen terhadap UUD 1945 yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002. Amandemen tersebut mencakup adanya perubahan , penambahan, pembaharuan, dan pergantian. Diamandemenkannya UUD 1945 maka beberapa pasal diperluas. Salah satunya adalah perluasan hak dan kewajiban warga negara.
Hal ini disebabkan oleh:
·         Meningkatnya pemahaman warga negara Indonesia mengenai hukum, sehingga warga negara mampu berpikir kritis untuk kesejahteraan. Ini menyebabkan warga masyarakat menuntut adanya hak-hak sebagai warga negara. Karena alasan ini diamandemenlah UUD 1945 menjadi lebih terperinci dan mendetail sebagai pemenuhan aspira rakyat.
Hak-hak dasar manusia diakui dan dijunjung tinggi sehingga diamandemenlah UUD 1945 berupa penambahan pasal-pasal dan ayat-ayat. Hal ini menunjukan kepada masyarakat Internasional, bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen atas penegakan Hak-Hak Asasi Manusia.
Contoh: Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen 2002 dikembangkan dan ditambah pasalnya dan lebih dirinci. Rincian tersebut antara lain misalnya tentang hak-hak sosial dijamin dalam pasal 28B ayat (1), (2), pasal 28C ayat (2), pasal 28H ayat (30), hak ekonomi di atur dalam pasal 28D ayat (2), pasal 28E ayat (3), hak budaya pada pasal 28I ayat (3), hak perlindungan hokum yang sama pada pasal 28G ayat (1), hak memeluk, meyakini dan beribadah menurut agama yang dianut, serta hak memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, menyampaikan informasi dan berkomunikasi melalui saluran yang ada.
·         Ingin memperjelas kepada warga negara Indonesia bahwa mereka masih mempunyai hak dan kewajiban demi kesejahteraan hidupnya baik jasmaniah maupun rohaniah. Sehingga hak-hak dan kewajiban dijabarkan secara terperinci.
·         Demi membangun fondasi-fondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak penguasa-rakyat dalam konstitualisme Indonesia.
·         Adanya perkembangan dunia yang semakin maju, menyebabkan tuntutan warga Negara Indonesia semakin kompleks. Sehingga dibutuhkan perluasan dalam UUD 1945 agar hak dan kewajiban warga negara diakui secara tertulis.
·         UUD 1945 yang belum diamandemen, hak dan kewajiban warga negara  masih terbatas sehingga diperlukan perluasan isi yang lebih mendalam karena UUD 1945 tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak.
·         Adanya tuntutan untuk mewujudkan kehidupan demokrasi, penegakkan supremasi hukum, pembatasan kekuasaan negara serta jaminan dan penghormatan terhadap Hak Asasi.

0 komentar:

Posting Komentar